DKI Jakarta Laksanakan PPKM Level 4, Ini Protokolnya

DKI Jakarta masuk tahap PPKM Level 4 pada 21-25 Juli 2021. Inilah aturan-aturannya.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Instagram/dkijakarta
DKI Jakarta masuk tahap PPKM Level 4 pada 21-25 Juli 2021. Inilah aturan-aturannya. 

WARTA KOTA WIKI -- Mulai 20 Juli 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dan mengubahnya menjadi PPKM Level 4.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 925  Tahun 2021.

Dalam Kepgub tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PPKM Level 4, yang akan berlangsung selama lima hari. Terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021.

Adapun penerapan protokol kesehatan Covid-19 beserta sanksi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat, melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat untuk PPKM yang diterapkan di wilayah Jawa dan Bali, dan menggantinya menjadi PPKM level 4.

“Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan sederhana, yaitu PPKM level 4," ujar Luhut saat menjadi pembicara di konferensi pers daring, Rabu (21/07/2021). (Fajar Riyandanu)

Protokol yang diterapkan selama PPKM Level 4 ialah:

1. Perkantoran non-esensial bekerja dari rumah (WFH) 100 persen;

2. Perkantoran esensial sektor Pemerintahan WFH 75 persen;

3. Belajar dan mengajar sekolah secara daring 100 persen.

4. Proyek konstruksi beroperasi 100 persen, dengan ketentuan:

- Protokol kesehatan lebih ketat

- Jam operasional dan kapasitas dibatasi.

5. Perkantoran esensial

- Sektor keuangan dan perbankan meliputi bidang usaha asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi kepada pelayanan fisik dengan pelanggan.

a. WFH 50 persen untuk kegiatan yang berkaitan pelayanan bagi masyarakat, dan dilakuan dengan prokes lebih ketat.

b. WFH 25 persen untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, dengan prokes leboh ketat.

- Sektor komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non-karantina Covid-19, industri berorientasi ekspor.

a. WFH 50 persen dengan prokes lebih ketat.

- Sektor pasar modal (berorientasi pelayanan kepada pelanggan dan operasional pasar modal), teknologi informasi dan komunikasi (operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi ke masyarakat), perhotelan non-penanganan karantina Covid-19.

Ikuti kami di
KOMENTAR
1154 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved