Tiga Prinsip DPMPTSP DKI Jakarta dalam Mencegah Pungli

“Dengan pemrosesan digital, seluruh tahapan prosedur penerbitan perizinan/nonperizinan dapat dilihat secara transparan oleh pemohon,” ujar Benni.

3. Tidak membebani

Untuk prinsip ketiga ini Benni menginginkan stigma di masyarakat, tentang izin sebagai suatu yang membebani pengusaha, berubah.

Izin harus dipahami sebagai sebuah legalitas dan kepastian hukum bagi sebuah usaha.

“Jika selama ini masyarakat memandang izin sebagai suatu pembatas, kami ingin masyarakat memandang izin sebagai fasilitas, dengan berbagai kemudahan melalui inovasi layanan yang kami berikan kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum,” imbuh Benni.

Zona integritas

Menurut Benni, beberapa upaya itu telah mengantarkan DPMPTSP meraih berbagai penghargaan di bidang pelayanan publik.

Di antaranya penyelenggara pelayanan publik dengan nilai tertinggi atau A, dalam kategori Pelayanan Prima dan penganugerahan Zona Integritas dari Kemenpan dan RB.

Meski telah mendapat sejumlah penghargaan, namun pihaknya senantiasa melakukan perbaikan kualitas layanan di segala bidang.

Termasuk dalam pembangunan Zona Integritas sebagai mode percontohan penyelenggaraan pPelayanan publik yang berintegritas dan berkualitas, sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mewujudkan Jakarta Bebas Pungli.

“Membangun zona Integritas adalah hal mutlak yang harus terus dilakukan oleh jajaran DPMPTSP DKI, dengan tujuan utama memacu seluruh unsur pegawai agar melakukan upaya perbaikan birokrasi, dan mencegah praktik korupsi dan pungli guna mewujudkan Jakarta bebas dari Pungli,” kata Benni.

Dia menambahkan, negara telah menetapkan pungli sebagai salah satu tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Bahkan sanksi hukum terhadap tindakan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sosialisasi

Mengingat bahaya pungli yang merusak sendi kehidupan bermasyarakat, Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pemprov DKI Jakarta bersama DPMPTSP DKI Jakarta mengadakan kegiatan Sosialisasi Potensi Rawan Pungli di pelayanan publik.

Kegiatan yang digelar secara secara hibrida (luring dan daring) pada Sabtu (2/10/2021) ini diikuti seluruh pimpinan dan pegawai DPMPTSP, termasuk service point atau Unit Pelaksana PMPTSP Kelurahan, PMPTSP Kecamatan, PMPTSP Kota Administrasi, PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. (*/Fajar Al Fajri)