Tiga Prinsip DPMPTSP DKI Jakarta dalam Mencegah Pungli

WARTA KOTA WIKI -- Pungutan liar atau pungli adalah salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Laman Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan definisi pungli sebagai berikut, "suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan."

Disebutkan pula bahwa pungli merupakan salah satu bentuk contoh maladministrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Faktor penyebab

Ombudsman RI menulis bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli.

Pertama, karena tidak ada kejelasan prosedur layanan.

Kedua, karena pelaksana layanan publik menyalahgunakan wewenang.

Ketiga, informasi layanan yang diberikan ke masyarakat terbatas, sehingga pengguna layanan tidak paham.

Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan.

Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal.

Keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan.

Prinsip DPMPTSP DKI Jakarta

Menilik faktor-faktor tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menerapkan tiga prinsip untuk mencegah pungutan liar (pungli), dalam proses perizinan/nonperizinan .

DPMPTSP menyatakan bahwa pungli membebani masyarakat, dan merusak nilai pelayanan yang sejatinya berlandaskan kepada pengabdian serta ketulusan.

Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, Benni Aguscandra, menjelaskan tiga prinsip itu adalah:

1. Predictable (dapat diprediksi).

Artinya, seluruh perizinan harus ada kepastian waktu penerbitannya.

“Jika ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari kerja maka harus selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata Benni, dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (2/10/2021) malam.

2. Digitalisasi Pelayanan

Layanan melalui aplikasi perizinan yang bertujuan untuk mengurangi tatap muka di seluruh tahapan proses perizinan.