Mengenal Bantuan Tunai dari Pemerintah, dan Cara Penyalurannya

WARTA KOTA WIKI -- Dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19,
Pemerintah Republik Indonesia (RI) meluncurkan program Bantuan Tunai bagi
masyarakat.

Bukan hanya satu melainkan tiga jenis bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2021 itu, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PKH dan BPNT akan
ditransfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan BST harus 
diambil di Kantor Pos.

BST di Kantor Pos

Untuk BST yang disalurkan lewat Kantor Pos, Direktur Utama PT Pos  Indonesia, Faizal R Djoemadie, menjelaskan bahwa instansinya harus menyalurkan Rp 12 triliun BST.

Nilai itu diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Amanah yang diterima dari Kemensos dalam penyaluran BST 2021 sebesar Rp
12 Triliun untuk 10 juta KPM. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020, karena Provinsi DKI Jakarta kali ini juga mendapatkan alokasi," kata Faizal melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021).

Adapun besaran BST yang diterima per-KPM sebesar Rp 300.000 per bulan, dan
diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April 2021.

"Kepercayaan ini tak terlepas dari keberhasilan kinerja salur BST 2020 Nasional sebesar 97,14 persen. Sedangkan bansos pemerintah provinsi dan kabupaten dengan kinerja salur 96 persen," tambahnya.

Pada tahun 2021 ini dia berharap kinerja salur tercapai 100 persen. Pasalnya terdapat sejumlah inovasi yang disiapkan, untuk meningkatkan proses penyaluran BST sehingga lebih transparan, cepat, akuntabel dan tepat sasaran, seperti harapan Presiden dan Menteri Sosial.

"Dengan Budaya AKHLAK dan semangat 'Bersatu Untuk Bangkit' kami akan perbaiki digitalisasi proses bisnis, operasi dan administrasi BST 2021" kata mantan Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia itu.

Diserahkan ke rumah

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Satgas PT Pos Indonesia, Haris Husein,
mengatakan akan mengupayakan agar proses pengiriman dilakukan langsung ke
rumah KPM.

Terutama bagi KPM yang masuk Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Jakarta dan sekitarnya, yang tergolong sebagai zona 4.

Selain itu, para lansia juga menjadi prioritas utama penyaluran secara door-to-door ini.

"Agar sesuai protokol kesehatan, untuk kawasan Jakarta akan disalurkan ke rumahnya langsung. Kemudian prioritas juga untuk lansia dan difabel, akan diantar ke rumah," kata Haris saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2021).

Verifikasi

Tujuan lain mengantar langsung BST itu agar PT Pos Indonesia bisa memverifikasi kembali KPM, sesuai instruksi dari Kemensos.

Pasalnya, bisa jadi terdapat penerima yang tak layak dan kemungkinan data yang tidak valid saat pihaknya mengantarkan bansos sembako Presiden pada tahun lalu.

"Jadi ada proses verifikasi juga saat kami mengantarkan BST nanti. Waktu bansos sembako kemarin ada yang datanya tidak valid, ada yang rumahnya besar tapi dapat bansos," katanya.