Semakin Tinggi Mobilitas Masyarakat, Semakin Tinggi Risiko Penularannya

WARTA KOTA -- Semakin tinggi mobilitas masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko penularan Covid-19.

Sebagaimana tertera dalam siaran pers Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, mobilitas masyarakat yang tinggi di masa pandemi COVID-19 berisiko tinggi dalam hal penularan.

Karena itu perlu langkah antisipasi, yang bentuknya adalah hasil uji rapid antigen sebagai syarat bepergian, pada libur Natal dan Tahun Baru.

Tingkat risiko

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adisasmito, mengingatkan agar masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jika tidak mendesak.

"Saya mengimbau masyarakat, jika perjalanan ini tidak mendesak diharapkan tidak melakukannya," katanya, saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Masyarakat juga diharapkan mampu mengenali dengan baik risiko setiap jenis mobilitas dan kegiatan yang dilakukan.

Misalnya kondisi dengan risiko penularan terendah ialah beraktivitas di rumah, dan hanya berinteraksi dengan keluarga inti.

Melakukan perjalanan singkat dengan kendaraan pribadi dengan keluarga inti, tanpa berhenti untuk beristirahat, juga memiliki tingkat risiko rendah.

Tingkat risiko akan naik bila melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama keluarga bukan inti, meskipun tanpa berhenti selama perjalanan.

Namun risiko ini bisa diperkecil bila melakukan interaksi dengan bukan anggota keluarga inti itu dilakukan di ruang terbuka, dengan mematuhi 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

Tingkat menjadi lebih bila melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi bersama bukan anggota keluarga.

Perjalanan menggunakan kereta api atau bus jarak jauh juga memiliki tingkat risiko yang lebih besar.

Begitu pula dengan berinteraksi dengan beberapa orang yang bukan keluarga inti di ruang tertutup, meski sebagian besar mematuhi 3M.

Kondisi risiko tertinggi ialah penerbangan dengan transit, perjalanan dengan kapal atau perahu, berinteraksi dengan orang dari beragam sumber di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dan sebagian kecil mematuhi 3M.

Tren

Untuk itu, terkait mitigasi risiko mobilitas, pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan terkait pelaku perjalanan antarkota, yang meliputi persyaratan sampai mekanisme perjalanan dan kembali ke tempat asal.

"Pengambilan kebijakan terkait pelaku perjalanan dilakukan, karena selalu ada tren kenaikan kasus setiap adanya masa liburan panjang," ujar Wiku, dalam siaran pers yang dilansir laman Satgas Covid-19.

Wiku mengingatkan kembali, berdasarkan studi Mu et Al tahun 2020, mengenai dampak mobilitas libur panjang Imlek di Tiongkok tahun 2020, ditemukan bahwa kota yang letaknya lebih dekat dengan pusat epidemi COVID-19, sekaligus dekat dengan daerah perkotaan padat penduduk, memilki risiko kemunculan kasus baru yang lebih tinggi.

Lalu ditemukan pula bahwa pembatasan mobilitas antar kota dapat menekan peluang risiko penularan, sampai sebesar 70 persen.

Dan pembatasan mobilitas dalam kota menekan peluang penularan sebesar 40 persen, tapi harus diikuti monitoring dan evaluasi yang baik.

Sementara dari studi Chun Chang et al 2020, mengenai damoak wabah di Taiwan, ditemukan bahwa waktu, durasi, dan tingkat pembatasan perjalanan memiliki andil dalam menentukan besar jumlah kasus.

"Selain itu, sudah jelas berdasarkan data, kita sudah sama-sama mempelajari, setiap liburan yang meningkatkan mobilitas penduduk akan mengakibatkan lonjakan kasus, pada 2 hingga 4 minggu setelahnya," tandas Wiku.

Sementara itu, dilansir dalam siaran pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), PT Angkas Pura 1 memproyeksikan 2,3 juta sampai 2,5 juta penumpang pesawat yang akan bepergian lewat bandara-bandara yang dikelolanya.

Sementara PT Angkasa Pura II memperkirakan 1,77 juta orang akan bepergian melalui bandara yang dikelolanya. (*)