Ancaman Kurungan Belasan Tahun dan Denda Miliaran Rupiah bagi Penimbun Obat dan Oksigen

Polisi menjerat tersangka penimbun obat dan alat kesehatan dengan pasal berlapis, yang ancaman hukumannya penjara belasan tahun.

Penulis: AC Pinkan Ulaan
Editor: AC Pinkan Ulaan
Pixabay.com/Peggy_Marco
Para pelaku penimbun obat dan alat kesehatan dan pemalsuan hasil tes Covid-19 terancam hukuman penjara maksimal belasan tahun dan denda miliaran rupiah. Keterangan foto: ilustrasi 

WARTA KOTA WIKI -- Di tengah situasi krisis, akibat pandemi Covid-19 yang sedang menggila ini, ada saja orang yang berusaha memperkaya diri di atas penderitaan orang lain.

Tentu saja caranya juga ilegal, alias bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dari beberapa pelaku kejahatan ini yang sudah ditangkap polisi, tindak kejahatan yang dilakukan bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis.

Ada yang berbentuk memalsukan hasil pemeriksaan PCR atau rapid antigen.

Lalu ada pula yang menimbun barang-barang keperluan medis, seperti obat-obatan dan tabung oksigen.

Bahkan ada juga yang bentuknya pencurian, seperti mencuri tabung oksigen dan obat-obatan untuk terapi Covid-19.

Oleh polisi mereka dijerat dengan pasal-pasal dengan ancaman hukuman maksimal penjara sampai 15 tahun, atau denda belasan miliaran rupiah.

Inilah produk hukum yang digunakan aparat penegak hukum untuk kasus-kasus kejahatan tersebut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Para penimbun obat dan alat-alat kesehatan, seperti tabung oksigen, yang kemudian menjualnya dengan harga berlipat-lipat dari harga normalnya bisa dijerat dengan beberapa pasal dari undang-undang ini, yakni:

Pasal 98
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 104
(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

Pasal 106

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ikuti kami di
KOMENTAR
1146 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved